Dari Proyek Video Desa hingga Bebas di Pengadilan, Ini Kronologi Kasus Amsal Sitepu

Dari Proyek Video Desa hingga Bebas di Pengadilan, Ini Kronologi Kasus Amsal Sitepu

Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan publik setelah berujung pada vonis bebas dari majelis hakim. Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, hingga berakhir di Pengadilan Tipikor Medan.

Awal Proyek Video Desa

Kasus ini bermula pada periode 2020–2022 ketika Amsal melalui perusahaannya mengerjakan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ia menawarkan jasa produksi video kepada sejumlah pemerintah desa dengan tarif sekitar Rp30 juta per desa.

Proyek tersebut dikerjakan untuk sekitar 20 desa. Dalam prosesnya, sejumlah kepala desa menyatakan tidak ada keberatan terhadap hasil video yang dibuat dan mengaku puas dengan pekerjaan yang dilakukan.

Audit dan Dugaan Kerugian Negara

Belakangan, proyek ini diaudit dan disebut menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp202 juta. Dugaan muncul karena jaksa menilai terdapat penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa tersebut.

Atas temuan tersebut, Amsal kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025 dan kasusnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.

Persidangan dan Perdebatan Nilai Jasa Kreatif

Dalam persidangan, jaksa menilai terdapat unsur mark-up dalam proyek tersebut. Namun sejumlah saksi memberikan keterangan bahwa proyek video desa telah selesai dikerjakan tanpa masalah.

Perdebatan di pengadilan pun mengerucut pada penilaian jasa kreatif. Hakim mempertimbangkan bahwa nilai jasa kreatif tidak dapat disamakan dengan proyek fisik yang memiliki standar harga baku.

Vonis Bebas

Pada 1 April 2026, majelis hakim akhirnya memutuskan Amsal Sitepu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menilai unsur pidana tidak terpenuhi dan perkara lebih tepat masuk ranah administratif atau kontrak.

Dengan putusan tersebut, Amsal dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-haknya dipulihkan kembali.

Penutup

Kasus Amsal Sitepu menjadi perhatian luas karena menyoroti batas antara sengketa administratif, kontrak jasa, dan tindak pidana korupsi. Putusan bebas ini menutup proses hukum panjang yang sempat menjadi perbincangan publik.